Senin, 02 November 2009

Soepomo dan HAM

SOEPOMO DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945
(Analisis Epistemologis)

I. Introduksi
Prof. Dr. Mr. Soepomo sebagai salah satu tokoh pendiri negara lebih sering dikenal dengan gagasannya tentang negara Integralistik sebagai bentuk negara Indonesia yang baru. Soepomo menginginkan negara yang berdasarkan kekeluargaan. Integralistik, begitu beliau memberi istilah pada saat pidatonya dalam sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945. Oleh karena didasarkan pada bentuk negara integralistik, seringkali orang beranggapan bahwa Soepomo berusaha mempertahankan bentuk negara yang totaliter, feodal, tidak individualis, tidak liberal, mengatasi golongan-golongan sehingga konsekuensinya hak-hak asasi rakyat diabaikan.
Hal ini membuat banyak dari para pakar tatanegara dan hukum lebih berorientasi kepada Mohammad Hatta, seorang tokoh pendiri bangsa lain apabila hendak membahas tentang HAM (Hak Asasi Manusia) dalam proses penyusunan UUD 1945. Mohammad Hatta dalam gagasan-gagasannya terlihat lebih condong pada semangat revolusi Prancis dan deklarasi HAM di Amerika Serikat. Hatta berpandangan soal perlunya diperhatikan hak-hak warga negara dan dalam konsep dasar UUD bagi negara yang hendak diproklamasikan.
Namun demikian ada perubahan pandangan Soepomo dalam pidatonya tertanggal 15 Juli dan 18 Agustus 1945. Pada kedua pidato itulah Soepomo menuangkan pokok-pokok pikiran untuk UUD 1945, di mana salah satunya berbicara soal kedaulatan rakyat. Dari sini nampak bahwa Soepomo menghargai warga negara dan dengan demikian menaruh konsep HAM dalam proses penyusunan UUD 1945. Soepomo sendiri merupakan front man dalam menyusun batang tubuh UUD 1945. Dari sini kemudian kita bertanya sejauh mana konsep HAM yang dalam bahasa Soepomo terkandung dalam gagasan mengenai kedaulatan rakyat tertuang dalam rancangan batang tubuh UUD 1945?
Sementara itu, analisis epistemologis dalam judul kedua di atas mau mengatakan bahwa penelaahan soal HAM ini akan dibingkai dalam kerangka filsafat pengetahuan berkaitan dengan pencarian kebenaran dalam kehidupan manusia. Dengan demikian akhirnya dapat ditarik suatu refleksi atau relevansi bagi penyelenggara negara dan rakyat Indonesia sendiri, sejauh mana pengakuan akan HAM yang sejatinya tertuang dalam UUD 1945 sudah diwujudkan pada tataran praktis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.

II. Riwayat Singkat Soepomo
Prof. Dr. Mr. Soepomo lahir di Sukoharjo, 22 Januari 1903. Beliau berasal dari keluarga aristokrat Jawa. Kakek Soepomo dari pihak ayah pada waktu pemerintahan kolonial adalah Bupati Anom Sukoharjo (Raden Tumenggung Reksowardono), sedangkan dari pihak ibu ketika itu adalah Bupati Nayaka Sragen (Raden Tumenggung Wirjodiprodjo).
Sebagai keluarga priyayi, Soepomo mendapatkan pendidikan untuk orang-orang Eropa mulai tingkat dasar. Soepomo mengenyam pendidikan di ELS (Europeesche Lagere School) di Boyolali pada tahun 1917, kemudian MULO (Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs) di Solo pada tahun 1920, dan menyelesaikan pendidikan tingginya di Bataviasche Rechtshoogeschool di Batavia pada tahun 1923. Ia kemudian menjadi pegawai negeri yang diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri Sragen.
Pada tahun 1924 Soepomo melanjutkan pendidikan ke Rijskuniversiteit Leiden di Belanda. Pendidikan ini dilakukan di bawah bimbingan salah satu profesor hukum adat Indonesia dari Belanda, yaitu Cornelis van Vollenhoven. Soepomo memperoleh gelar doktor pada tahun 1927 dengan disertasi berjudul Reorganisatie van het Agrarisch Stelsel in het Gewest Soerakarta (Reorganisasi sistem agraria di wilayah Surakarta). Disertasi ini mengupas sistem agraria tradisional di Surakarta dan hukum-hukum kolonial yang berkaitan dengan pertanahan di wilayah Surakarta. Soepomo meninggal di Jakarta tanggal 12 September 1958 karena serangan jantung.
Sebagai ahli hukum generasi pertama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, Prof. Dr. Soepomo adalah arsitek UUD 1945 dan pembentukan sistem hukum nasional hingga akhir hayatnya. Peran Soepomo dimulai pada saat menjadi anggota BPUPKI dan PPKI lewat pidato-pidatonya tentang konsep negara dan rancangan undang-undang dasar. Setelah rumusan dasar negara berhasil disusun oleh panitia sembilan dan menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, Soepomo kemudian menjadi ketua merangkap anggota panitia kecil dari Perancang UUD yang bertugas menyempurnakan dan menyusun kembali naskah UUD yang telah disepakati.
Dua hari setelah Proklamasi, dibentuklah Kabinet Presidensil atau yang dikenal dengan Kabinet Wiranatakoesoemah. Dalam kabinet ini Soepomo menjadi Menteri Kehakiman. Jabatan sebagai Menteri Kehakiman selalu dipercayakan kepada Prof. Dr. Mr. Soepomo hingga kabinet RI (20 Desember 1949 – 6 September 1950). Soepomo juga pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Indonesia, yaitu pada tahun 1951 hingga 1954. Karya Soepomo di antaranya adalah tesisnya dengan judul De reorganisatie van het agrarisch stelsel in het gewest Soerakarta, Bab-bab tentang Hukum Adat (Chapters on Adat Law), dan Sistem hukum di Indonesia sebelum perang dunia II.

III. Gagasan Soepomo tentang HAM dalam Rancangan UUD 1945
Soepomo adalah tokoh sentral yang menentukan dalam menyusun UUD 1945. Dalam pidatonya pada sidang I BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, Soepomo menguraikan daftar pilihan staatside (konsep negara) sebagai prinsip dasar yang menentukan sistem pemerintahan. Pertama, disebutnya “teori negara individualistis” yang dikembangkan Thomas Hobbes, John Locke, J.J Rousseau, Herbert Spencer, dan H.J Laski yang berlaku di Eropa Barat dan Amerika. Kedua, “teori pertentangan kelas” sebagaimana yang diajarkan Karl Marx. Ketiga, “teori negara integralistik” yang diajarkan Spinoza, Hegel, dan Adam Muller, yang mengungkapkan bahwa “negara ialah susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis.”
Berdasarkan perbandingan teori-teori negara itu, Soepomo berpendapat bahwa teori negara integralistik sesuai dengan lembaga-lembaga sosial yang asli dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Soepomo sendiri selalu menggambarkan manusia sebagai “mahkluk sosial”, yang selalu berelasi dengan sesamanya dan dengan ciptaan yang lain. Dimensi sosial dari manusia ini tak bisa ditolak. Pengalaman akan orientasi sosialnya yang radikal ini mengungkapkan hubungannya yang mendasar dengan alam semesta.
Soepomo menggagas bahwa negara Republik Indonesia haruslah berdasarkan suatu negara kekeluargaan di mana negara sebagai institusi menyatu dengan rakyatnya sebagaimana konsep yang berlaku dalam kerajaan atau raja-raja Jawa. Bahwa kekuasaan adalah sesuatu yang tunggal, antara rakyat dan penguasa (kawulo dan gusti) ibarat batang tubuh dan anggota-anggota tubuhnya. Dengan begitu negara akan benar- benar menyejahterakan rakyatnya karena kepala pemerintahan atau penguasanya sungguh mampu mewujudnyatakan rasa keadilan yang hidup di masyarakatnya. Kekuasaan yang dibagi-bagi dan menyebar hanya akan melahirkan kekacauan dan disharmoni antara dunia mikro dan makro. Dalam hal ini Soepomo memuji pemerintahan Dai Nippon yang berdasarkan persatuan lahir dan batin yang kekal antara Kaisar (Tenno Heika), negara, dan rakyat Jepang. Soepomo juga mengagumi prinsip persatuan antara pemimpin dan rakyat dalam pemerintahan Nazi Jerman yang disebutnya cocok dengan aliran pikiran ketimuran.
Soepomo melihat bahwa konsep tentang hak-hak warga negara tumbuh bersamaan merebaknya individualisme di Barat seusai Revolusi Prancis. Menurut Soepomo, terlalu menonjolkan hak individu dianggap akan bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berasaskan “gotong royong.” Menurut Soepomo, negara, dalam teori integralistik, menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya, dan hak-hak individual sudah include di dalamnya dan tidak perlu terlalu ditonjolkan dalam UUD. Dominannya kedudukan negara dan pemimpin di dalam pemikiran Soepomo ini, oleh Mohammad Hatta dirasa dapat menimbulkan dampak diabaikannya hak-hak warga negara. Soepomo dianggap tidak menyadari perlunya membatasi kekuasaan negara yang bisa menindas rakyat.
Namun demikian bila kita melihat lebih jeli pidato tertanggal 31 Mei 1945 itu, sebenarnya negara integralistik yang dimaksud Soepomo tidak serta merta menghadirkan ekses seperti yang dilihat Hatta, karena menurut Soepomo sendiri negara integralistik masih memperdulikan manusia sebagai satu pribadi. Soepomo mengatakan:
“...., hendaknya jangan salah paham, teori negara integralistik atau negara totaliter ini tidak berarti bahwa negara tidak akan memperhatikan adanya golongan-golongan sebagai golongan, atau tidak akan memperdulikan manusia sebagai golongan, atau tidak akan memperdulikan manusia sebagai seseorang. Bukan itu maksudnya! Aliran pikiran ini mempunyai sifat concreet dan reel, tidak mengabstraheer segala keadaan (seperti sifat teori individualisme).”
Terlepas dari perdebatan di atas, sebenarnya Soepomo sendiri sudah menanggalkan pemikiran tentang negara integralistik itu dalam sidang II BPUPKI pada tanggal 15 Juli 1945 dan dalam sidang-sidang PPKI antara tanggal 18-22 Agustus 1945. Pada sidang II BPUPKI itu panitia penyusun UUD yang dipimpin Ir. Soekarno memutuskan bahwa yang akan dipakai sebagai dasar negara adalah Piagam Jakarta. Oleh karena itu, ketika Soepomo kemudian ditunjuk mengetuai panitia kecil (7 orang) untuk menyusun Batang Tubuh UUD 1945, ia mengacu pada pokok pikiran dalam Piagam Jakarta, bukan lagi pada teori integralistik yang dikemukakannya pada 31 Mei 1945 itu.
Seperti telah kita ketahui dalam sejarah bangsa-bangsa, pernyataan tentang Hak Asasi Manusia universal akhirnya ditandatangani oleh delegasi bangsa-bangsa di istana Chaillot, Paris pada 10 Desember 1948. Sementara itu Soepomo sudah berusaha mengakomodasi pengakuan HAM ini dalam penyusunan batang tubuh UUD 1945 tiga tahun sebelum deklarasi HAM universal itu. Ia berusaha menerangkan pasal-pasal UUD 1945 dalam pidatonya tertanggal 15 Juli 1945 berdasarkan pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Menurutnya undang-undang dasar yang dibentuk nantinya harus menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Pokok-pokok pikiran ini harus mengisi suasana batin UUD Indonesia, mewujudkan cita-cita hukum (Rectsidee) yang menguasai hukum dasar negara termasuk hukum yang tidak tertulis yang akan timbul dan terpelihara dalam praktik pemerintahan negara Indonesia.
Soepomo telah sepakat menolak aliran pikiran perseorangan dan menerima aliran kekeluargaan sehingga menurutnya UUD ini nantinya harus mengandung sistem kekeluargaan. Secara keseluruhan menurutnya, penyelenggara negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyelenggaraan negara harus berorientasi pada kesejahteraan sosial seluruh masyarakat. Beliau mengemukakan dasar negara yang tidak boleh dilupakan yaitu bahwa negara mengatasi segala paham perseorangan dan golongan, dan ini terkandung dalam pokok pikiran pertama pembukaan UUD 1945. Dalam pembahasan selanjutnya, Soepomo mengakomodasi dalam rancangan batang tubuh UUD yang dibuatnya, pokok ketiga dalam pembukaan yaitu soal negara yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
Soepomo juga mengingatkan kita pada pokok pikiran ke-4 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ia mengajak pemerintah atau penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Dengan mendasarkan pada Ketuhanan dan dasar kemanusiaan, Soepomo menuangkan gagasan agar negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama apa pun dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Secara garis besar hak-hak warga negara tercantum dalam pasal-pasal 27, 28, 29, 31 dan 34 UUD 1945
Soepomo juga mengingatkan kedudukan Indonesia di Asia Timur Raya. Menurutnya negara Indonesia juga harus insaf kepada aliran zaman dengan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian, dan keadilan sosial. Agar selalu peka terhadap keadaan zaman dan situasi dunia, Soepomo mengusulkan suatu undang-undang yang bersifat “supel” artinya selain mengikat, sebisa mungkin sistem undang-undang dasar harus dijaga agar tidak ketinggalan zaman.

IV. Penutup dan Relevansi HAM di Indonesia
Hak asasi, atau juga disebut “hak dasar” atau “hak manusia”, adalah hak yang dimiliki manusia karena ia manusia, berdasarkan martabat kemanusiaannya dan bukan karena masyarakat atau negara memberikannya kepadanya. Pengertian itu berdasarkan sebuah keyakinan etis bahwa manusia memiliki martabat khusus, bahwa karena martabatnya itu ia harus diperlakukan secara wajar, sesuai dengan martabat itu, dan kesesuaian itu dirumuskan dalam hak-hak yang oleh kekuasaan mana pun tidak boleh dilanggar. Hak-hak asasi diterima manusia dari tangan Sang Pencipta dan oleh karena itu mendahului segala wewenang masyarakat dan negara.
Kita tahu bahwa, manusia tidak bebas dalam hal apa yang menjadi gambaran mengenai dirinya dan kondisi manusia justru dikondisikan oleh pandangannya sendiri mengenai hal itu. Nasib manusia merupakan keberadaan faktual manusia sebagaimana dinilai menurut konsepsi tertentu yang turut membentuk keberadaan faktual itu sendiri, termasuk soal hak asasi yang dimilikinya. Oleh karena itu perbincangan tentang hak-hak asasi manusia pada tataran hukum, politik, dan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari tataran metafisik dan sosio-kultural. Suatu gagasan khusus tentang hak tidak dapat dipahami tanpa memahami apa individu itu, apa masyarakat itu, dan dalam tataran apa hak asasi manusia diperbincangkan.
Kita melihat bahwa para pendiri negara tidak melupakan pentingnya pengakuan akan hak asasi manusia Indonesia dalam UUD yang akan dibuat. Zaman akan terus berkembang, namun konsepsi dalam UUD 1945 yang mengungkapkan bahwa manusia harus dihargai dalam martabatnya akan selalu aktual di tengah perkembangan zaman itu. Konsekuensinya, HAM di Indonesia dengan demikian harus mendapatkan penghargaan yang setinggi-tingginya.
Namun demikian pelaksanaan di lapangan tidaklah mencerminkan pengakuan ini. Berbagai kasus pelanggaran HAM terus mengemuka. Ada banyak pelanggaran HAM yang menjadi sorotan publik entah itu terjadi di era orde Baru maupun Orde Reformasi, antara lain pelanggaran HAM berat di Talang Sari, Lampung pada 6 dan 7 Februari 1989 berupa penyerbuan terhadap sekelompok umat di pondok pengajian karena dianggap menganut paham keagamaan eksklusif dan tidak sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah yang menerapkan asas tunggal. Ironisnya kasus ini baru diselidiki oleh Komnas HAM pada tahun 2006. Kemudian, juga berkaitan dengan pelarangan untuk beribadah yang baru-baru ini terjadi, yaitu pencekalan aliran Ahmadiyah oleh suatu kelompok yang menamakan dirinya FPI (Front Pembela Islam). Ada lagi kasus-kasus pelanggaran HAM besar yang lain yaitu kasus Tanjung Priok, kasus Semanggi, Timor-Timur, DOM Aceh, kasus Kedung Ombo, Sampang, kasus kerusuhan rasial pada Mei 1998, kuda tuli (kasus dua puluh tujuh Juli), kasus pembunuhan aktivis Munir, kerusuhan bernuansa agama di Poso, dan masih banyak lagi.
Dari sinilah kita diajak kembali berkaca pada refleksi filosofis para pendiri negara. Kedaulatan rakyat dan tuntutan akan dijaminnya hak-hak warga negara jangan-jangan merupakan refleksi filosofis para pendiri negara dan para politisi yang bercita-cita atas pengalaman ketertindasan masyarakat Indonesia selama penjajahan. Para pendiri negara ini tentunya tidak ingin hak-hak asasi kita dijajah kembali terlebih apabila penjajahan itu berasal dari bangsa kita sendiri. Lebih parah lagi bila penjajahan atau pelanggaran terhadap hak asasi itu dilakukan oleh para penguasa atau penyelenggara negara. Memang bahwa bisa saja penguasa tidak mengakui hak asasi, atau bahkan melanggarnya. Namun itu tidak berarti bahwa hak asasi lalu tidak ada, karena hak itu melekat pada manusia dan tidak diberikan oleh negara, negara juga tidak dapat mengambilnya. Sekarang saatnya kita entah sebagai penyelenggara atau warga negara, bercermin kembali pada UUD kita yang sarat nilai kemanusiaan itu. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia ini, kita tidak boleh lagi mengingkari cita-cita mulia pendiri bangsa yang menginginkan agar persatuan dan kedaulatan rakyat selalu terjamin dalam pelaksanaannya.












DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Feith, Herbert, Lance Castles (eds.), Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965, Jakarta: LP3ES, 1988

Bahar, Safroedin, Ananda B. kusuma, dkk., (eds.), Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995.

Simanjuntak, Marsillam, Pandangan Negara Integralistik, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994.

Suseno, Franz-Magnis, Beriman dalam Masyarakat: Butir-butir Teologi Kontekstual, Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Chang, William, The Dignity of the Human Person in Pancasila and the Church`s Social Doctrine: An Ethical Comparative Study, Quezon City: Claretian Publications, 1997.

Internet:
http://www. elisa.ugm.ac.id/files/agushu/vLWAAChk/Hatta%20HAM.doc, akses tanggal 15 November 2008.
http://www.majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2001/12/31/AK/mbm.20011231.AK86819.id.html, akses tanggal 15 November 2008.
http://www.jurnalnasional.com/?media=KR&cari=komnas&rbrk=&id=67235&detail=Masa - 31k, akses tanggal 25 November 2008.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar